Kamis, 06 Desember 2012

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia


Indonesia adalah negara Hukum.      

Dalam penjelasan Undang Udang Dasar 1945, dikatakan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum – Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka – Machtstaat. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk didalamnya alat pemerintahan dan lembaga negara lainnya, dalam melaksanakan tindakan tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti meteriil, setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan yaitu doelmatigheid dan rechtmatigeheid. 

Berlakunya Sistem konstitusional

   Suatu pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitutionil atau hukum dasar, tidak bersifat absolut dalam arti kekuasaan tidak terbatas.Sistim ini memberi penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan ketentuan konstitusi, yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitutionil. Dalam landasan kedua sistim yaitu hukum dan konstituionil diciptakanlah sisitim mekanisme hubungan dan hukum antar lembaga negara, yang sekiranya dapat menjamin terlaksananya sistim itu sendiri dan dapat memperlancar pencapaian cita cita nasional.

Rakyat Menjadi Penentu Pimpinan Kekuasaan

    Sebelum dilakukan amandemen , sistem kekuasaasn tertinggi dinyatakan dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945, sebagai berikut
  • Presiden(kepala negara)dan Wakil Presiden ( Wakil Kepala Negara ).
  • Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedang Presiden menjalankan Garis Garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh MPR.
Sedang setelah diadakan amandemen pada tahun 2002 diatur dalam Pasal 1 ayat 2 bunyinya :
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.
MPR hasil dari amandemen hanya memiliki :
·         Mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar
·         Melantik Presiden dan / atau Wakil Presiden.
·         Dapat memberhentikan Presiden  dan / atau Wakil Presiden dalam masa Jabatannya menurut undang undang dasar.
   Dari bunyi  pasal tersebut kedudukan Presiden bukan Untergeordet, karena presiden langsung dipilih oleh rakyat, sebagaimana bunyi dari Pasal 6 A ayat 1,
Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara lansung oleh rakyat”.

Presiden penyelenggara Pemerintahan Negara tertinggi disamping MPR dan DPR

Ø  Sebelum dilakukan amandemen, kedudukan Presiden dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 angka IV sebagai beriklut :
Ø  Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR.
Ø  Dibawah MPR Presiden penyelenggara pemerintahan negara yang tertingi. Dalam mewnyelenggarakan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden ( Consertratiaon of Power and Responsibility upon the Presiden ) .
  Setelah diadakan amnademen, maka kedudukan Presiden adalah disamping MPR dan DPR

Pemerintahan Dijalankan oleh Menteri

    Sistem ini dijelaskan dalam Undang Undanbg dasar 45 hasil amandemen, maupun dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Menteri menteri negara bukan pegawai negari biasa. Walaupun kedudukan Menteri Negeri Negara tergantung pada presiden, tapi menteri bukan pegawai negeri biasa, karena Menteri menterilah yang terutama menjalanlan kekuasaan pemerintah ( Power executief ) dalam praktek.
    Dalam undang Dasar hasil amandemen kedudukan menteri adalah pembantu Presiden ( Pasal 17 ayat 1 ), Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ( Pasa;l 17 ayat 2 ) Menteri menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, keududukannya tidak tergantung pada DPR

Kepala Negara Bisa Memiliki Kekuasaan Mutlak

   Sistem ini dinyatakan baik dalam Undang Undang Dasar 1945 maupun dalam amandemen.Menurut Undang undang Dasar 1945 hasil amandemen, Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung ( Pasal 6A ayat 1 ). Dengan demikian Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, hanya saja jikalau Presiden melanggar undang undang maupun Undang Undang dasar, MPR dapat melakukan impeachment.
  Walaupun Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, Presiden bukan     ” Diktator ” artinya kekuasaan Presideng tidak tak terbatas.

Love You All